Laba Bersih Pertamina Turun Tipis Jadi USD2,53 Miliar pada 2018

May 31, 2019

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membukukan laba bersih sebesar USD2,53 miliar atau setara Rp36 triliun (asumsi kurs sekitar Rp14.200 per USD) pada tahun buku 2018. Jumlah ini mengalami penurunan tipis dari tahun 2017 yang sebesar USD2,54 miliar atau setara Rp34,41 triliun (asumsi kurs sekitar Rp13.500 per USD).

Direktur Keuangan Pertamina Pahala N. Mansury menyatakan, kinerja keuangan tahun 2018 itu pun telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019.

Dia menjelaskan, pencapaian tersebut didorong peningkatan penjualan perseroan menjadi sebesar USD57,93 miliar dari tahun sebelumnya sebesar USD46 miliar. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) sebesar 67,47 per barel, serta kurs Rupiah yang berada di kisaran Rp14.246 per USD sepanjang tahun lalu.

"Penjualan ini menjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Dia menjelaskan, penjualan Pertamina ditopang oleh bisnis hulu perseroan, di antaranya kenaikan produksi minyak dan gas sebesar 921,36 MBOEPD atau naik 33% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 693 MBOEPD, usai Pertamina menjadi operator Blok Mahakam di tahun 2018. Demikian juga dengan lifting minyak mentah dan gas yang tercatat sebesar 757,26 MBOEPD atau naik 36 % dari tahun sebelumnya yang sebesar 556,33 MBOEPD.

Penjualan BBM Pertalite Meningkat

Sedangkan dari sisi hilir, volume penjualan dari sisi ritel untuk minyak mengalami kenaikan 4,5% pada 2018 menjadi sebesar 86,5 juta kilo liter (kl) dibandingkan tahun 2017 sebesar 82,76 juta kl. Lalu penjualan gas mengalami dan transportasi gas mengalami peningkatan 2% dari tahun 2017, di mana penjualan gas mencapai 1.122,62 ribu BBTU sedangkan transportasi gas mencapai 777,01 BSCF.

Selain itu, menurut Pahala, laba bersih tahun lalu juga sudah memperhitungkan piutang pemerintah atas selisih harga BBM yang seharusnya diperoleh Pertamina. Hal ini menyusul ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, di mana jika penjualan BBM yang ditugaskan kepada Pertamina berada di bawah harga pokok produksi, maka pemerintah akan membayarkan selisihnya.

"Untuk 2018 lalu kita sudah bukukan penggantian itu, tapi pembayarannya masih dalam proses untuk dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah tergantung kondisi fiskal dan keuangan pemerintah, yang penting sudah diakui terlebih dahulu," jelas dia.


Related Articles